Bonus Khusus

Butet Kartaredjasa

Koruptor ternyata bukan sejenis maling. Mereka itu priyayi agung. Orang penting. Buktinya, mereka akan diperlakukan secara khusus, misalnya diminta dengan hormat mengenakan seragam khusus. Rancangan model dan warnanya pun berbeda dengan kostum maling pada umumnya. Meskipun di bagian punggung ada embel-embel tulisan “koruptor”, keinginan membuat seragam khusus itu, — menurut Mas Celathu – hanya akan menegaskan adanya perlakukan khusus terhadap maling resmi itu. Minimalnya akan terkesan bahwa koruptor dan maling adalah berbeda. Meskipun sama-sama melanggar KUHP, seakan-akan koruptor derajatnya lebih tinggi dalam tradisi nyolong-jupuk itu.

“Kalau ngambil yang bukan haknya itu ya namanya maling,” Mbakyu Celathu tiba-tiba menyergah dengan ketus.

“Husss….bukaaaannn. Maling itu kan ndadak membobol tembok atau menyongkel pintu. Ada kalanya njebol genteng. Terus kalau ketahuan digebuki massa. Tangannya diborgol. Dan jika nongol di tivi, wajahnya tampak murung dengan asesoris biru erem pating plenthung,” ujar Mas Celathu dengan wajah sok serius, seolah-olah sedang menjaga martabat koruptor

“Aiisss preeekk!!! Maling ya tetep maling. Pokoknya maling. Titik. Lha wong sama-sama merugikan banyak orang kok…”

“Dibilangi kok ngeyel ta. Bukaaaaannn. Beliau-beliau itu levelnya beda dengan maling. Lihat aja pas tampil di berita tivi. Selalu ngguya-ngguyu, cengengesan. Pakai kemeja mentereng seperti mau berangkat ke kantor. Kalau maling beneran kan pakai seragam warna biru lusuh atau oranye. Beda,..beda….”

Sambil pasang wajah sok menggurui, Mas Celathu meneruskan keterangannya. “Koruptor itu hanya bikin iguh pertikel. Begini lho. Beliau itu kan diberi kekuasaan dan dipercaya mengatur anggaran, makanya beliau-beliau bikin kebijaksanaan. Menyalurkan sumbangan untuk dirinya dan keluarganya. Terkadang juga untuk keponakan, menantu, besan, atau temannya. Atau untuk partainya. Itu berarti beliau sekaligus mengamankan anggaran. Katimbang nanti duitnya lari kemana-mana, mendingan diamankan di dompetnya sendiri ta? Jadi beliau-beliau itu berjasa, wong mengamankan kok,” jelasnya seraya mengingatkan,”Pak Polisi kan tugasnya juga mengamankan,… mulia kan tugas itu?”

Huuegghh….Mbakyu Celathu gemas. Demi mendengar celoteh suaminya yang semangkin ndlewer tak karuan, tangannya jadi gatal ingin menapuk mulut yang sedang ngoceh itu.

Mbakyu Celathu yang biasanya jembar atine, ini kali tak bisa menahan kesabarannya. Jebol juga tanggul keibuannya, dan tiba-tiba terdengar lengkingan jeritannya, “Diaaammm!!! Sampeyan itu maunya apa ta? Mau memuliakan koruptor?”

Cep klakep. Mas Celathu langsung mingkem. Nggak bunyi lagi. Padahal, sebenarnya, dia masih berniat meneruskan ocehannya. Ingin sekali dia mengurai modus lain korupsi. Bukan yang model menilep atau menyunat anggaran proyek. Melainkan sebuah siasat memperdagangkan amanah yang dipercayakan sebuah kekuasaan, sebagaimana lazimnya para aparat hukum dodolan pasal-pasal hukuman.

Modus transaksinya pun macam-macam. Ada model suap gaya sodomi alias “main belakang” seperti dipraktekkan Pak Jaksa Urip. Maksudnya, kebijakan yang menguntungkan tersangka diberikan di depan, tapi bayarnya belakangan. Ada menu pasal empuk, yaitu soal “kelalaian” yang biasanya digunakan Pak Polisi untuk ngerjain masyarakat yang sedang apes terlibat dalam sebuah kecelakaan. Apalagi jika dalam sebuah musibah sampai ada nyawa melayang. Soal “kelalaian” dengan mudah dijadikan peluang menangguk lembar-lembar rupiah.

Selain itu, ingin juga diterangkannya ada modus lain yang biasanya dipraktekkan wakil rakyat. Yaitu, memperjualbelikan legalitas pengesahan undang-undang. Yang terasa norak dan bener-bener memalukan adalah praktek permainannya. Sama sekali tak mencerminkan derajat keterhormatannya sebagai anggota dewan. Mosok main gertak ala calo terminal sebagaimana dipraktekkan seorang wakil rakyat tatkala akan mengesahan pembebasan hutan lindung di Bintan.

Tapi, semua itu urung dinyatakan oleh Mas Celathu lantaran bininya keburu memberangusnya. Melihat wajah suami tertekuk kayak lipatan handuk, Mbakyu Celathu jadi melunak. Dengan penuh kelembutan dia bertanya,”Sebenarnya sampeyan itu maunya apa ta? Sepertinya kok nggak rela kalau koruptor dipersamakan dengan maling? Kenapa?

“Lho yang bilang nggak rela ya siapa? Saya cuma ingin bilang, selama koruptor dan maling di Indonesia itu diperlakukan secara beda, maka cara menghukumnya juga harus beda. Gitu lho maksud saya,” ujar Mas Celathu.

“Trus gimana menghukumnya?”

“Nah…kalau maling biasanya hanya meringkuk dalam sel dan hidupnya dibatasi tembok bui. Khusus koruptor harus dikasih bonus kerja sosial di ruang-ruang publik. Biar kapok, biar bener-bener malu. Misalnya, setiap hari, pada jam tertentu, para koruptor itu diarak untuk menyapu jalan protokol, mengangkut sampah, membersihkan WC umum dan got-got yang jorok di pasar, terminal, alun-alun dan stasiun.

“Wuih teganya?”

“Lho kalau perlakuannya khusus, menghukumnya ya harus spesial. Kan seru tuh melihat rombongan mantan mentri, mantan gubernur, mantan Kapolri, mantan bupati, mantan Dirjen, mantan wakil rakyat, mantan jendral, mantan jaksa, mantan walikota,…semua rame-rame memunguti sampah di jalanan. Bener-bener bisa bikin jera. Orang akan mikir seribu kali untuk korupsi.”

Menurut Mas Celathu, mempermalukan koruptor di hadapan khalayak dengan kerja sosial, jauh lebih jos katimbang memberi seragam baru. Apalagi sebenarnya koruptor maupun maling yang sama-sama berstatus tersangka, sudah punya jatah seragam seperti yang dikenakan para tahanan di Kantor Polisi.

“Sampeyan yakin mereka akan malu?”

“Itu masalahnya. Apakah para koruptor itu masih punya kemaluan?”***